Setjen DPR Bersiap Sambut Periode DPR Baru, Evaluasi Layanan Jadi Prioritas

04-06-2024 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat melantik para pejabat struktural dan fungsional di Pustaloka, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024). Foto: Kresno/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pada bulan Oktober mendatang, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan menyambut periode baru DPR RI. Sebab itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan akan mengevaluasi kinerja seluruh para pejabat struktural dan fungsional secara berkala agar layanan yang diberikan oleh Setjen DPR RI berkualitas. Mengingat, Setjen DPR RI adalah unsur vital penunjang kerja DPR RI.


Ia menyampaikan salah satu layanan yang harus dievaluasi berkala adalah pengamanan kawasan parlemen. Perlu diketahui, arus keluar masuk kawasan parlemen berkisar 10.000-15.000 orang per hari. Adanya unsur kepolisian dalam bagian pengamanan kawasan parlemen, harapnya, bisa menguatkan pengamanan sekaligus memberikan rasa aman bagi setiap orang yang berkunjung ke kawasan parlemen.


“Kita juga mengevaluasi dalam hal pengelolaan keamanan di kawasan parlemen ini, juga kawasan rumah-rumah jabatan, (menciptakan keamanan yang kondusif) sangat kompleks sekali. Nah, kita membutuhkan perspektif lain dalam hal pengelolaan keamanan. Kita minta dari unsur kepolisian untuk menempati posisi tersebut,” tutur Indra kepada Parlementaria usai melantik para pejabat struktural dan fungsional di Pustaloka, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).


Sebagai informasi, Sekjen DPR RI Indra Iskandar melantik Ajun Komisaris Besar Polisi Yulianto sebagai Kepala Bagian Pengamanan Dalam. Harapannya, keterlibatan unsur kepolisian ini akan membentuk ‘transfer knowledge’ sehingga sistem pengamanan di kawasan parlemen akan berjalan lebih efektif. Di mana, sistem tersebut juga akan menjadi acuan yang komprehensif.


Di sisi lain, dirinya juga menekankan evaluasi digitalisasi pelayanan Setjen DPR RI harus dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, para pejabat struktural dan fungsional perlu beradaptasi dengan cepat dengan berbagai tantangan pekerjaan yang akan selalu berubah. Inovasi, menurutnya, menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan tersebut.


“Jadi, setiap hari harus berubah, harus berubah, harus berubah. Kalau gak, kita akan tergulung sendiri oleh perubahan. Makanya, di pelantikan ini, saya sampaikan (bahwa) ke depan cara kerja digital, cara kerja inovasi itu menjadi sesuatu yang harus menjadi acuan bagi setiap pejabat di sini,” pungkasnya.(um,rfd/aha)

BERITA TERKAIT
Habiburokhman: RUU KUHAP Cegah Kesenjangan Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Saat ini, Komisi III DPR RI sedang bekerja untuk menyusun sekaligus memperbaharui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum...
Gelar Konsultasi Publik, BK DPR RI Pastikan RUU KUHAP Jadi Hukum Acara Pidana yang Adil dan Transparan
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Keahlian (BK) DPR RI bersama Komisi III DPR RI konsisten melangkah maju menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang...
Gelar Pengarahan, Sekjen DPR Harap PPPK Pahami Status dan Fungsi untuk Kemajuan Organisasi
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara “Pengarahan dan Sosialisasi Pimpinan...
Perdana Sepanjang Sejarah, Setjen DPR RI Hadirkan Juru Bahasa Isyarat di Rapat Paripurna
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ada yang menarik dari gelaran Pembukaan Paripurna Masa Persidangan ke II Tahun sidang 2024-2025, Selasa, 21 Januari...